Pemerintah Usulkan Angka Pertumbuhan 5,3 Persen

07-06-2016 / KOMISI XI

Pemerintah telah menyampaikan asumsi dasar ekonomi makro untuk RAPBN-P 2016 di hadapan Komisi XI DPR RI. Angka pertumbuhan akonomi diusulkan 5,3%, sama dengan usulan dalam APBN 2016. Realisasi hingga akhir Mei 2016, pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 4,92%.

 

Menteri Keuangan menyampaikan usulan awal RAPBN-P 2016 tersebut dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (6/6). Rapat yang dipimpin Ketua Komisi XI Ahmadi Noor Supit itu, dihadiri pula oleh Gubernur BI Agus Martowardojo, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, dan Kepala BPS Suryamin.

 

Dalam paparan realisasi dan outlook asumsi dasar ekonomi makro, Menkeu menjelaskan, selain angka pertumbuhan yang diusulkan 5,3%, inflasi juga telah diusulkan 4,0% lebih rendah daripada APBN 2016 yang mencapai 4,7%. Sementara nilai tukar rupiah diusulkan Rp 13.500, lebih kuat daripada APBN 2016 sebesar Rp 13.900. terakhir suku bunga SPN tetap sama dengan yang dipatok dalam APBN 2016, yaitu 5,5%.

 

Melchias Marcus Mekeng (F-PG) sempat mengkrtik pakem pemerintah yang selalu mengoreksi APBN yang sebetulnya diproyeksikan berlaku selama setahun. Ia berharap kepada pemerintah agar konsisten mengusulkan proyeksi APBN-nya untuk satu tahun. Tidak selalu mudah mengusulkan perubahan asumsi dasarnya untuk RAPBN-P. Tradisi pakem perubahan ini mesti dipertanyakan kembali, karena pada pertengahan tahun, DPR sudah harus membahas kembali APBN 2017 yang basisnya adalah APBN 2016.

 

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR Achmad Hafisz Tohir (F-PAN), menyatakan, prestasi nyata pemerintah bukan terletak pada angka-angka yang diusulkan dalam APBN. Tapi, bila pemerintah bisa menurunkan angka kemiskinan, itulah prestasi nyata dari pemreintah. (mh), foto : arief/hr.

BERITA TERKAIT
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...
Komisi XI Minta BI Lakukan Sosialisasi Masif Penggunaan ID Payment
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Batam-Komisi XI DPR RI menyoroti isu Payment ID yang belakangan menuai polemik di tengah masyarakat. Polemik tersebut terjadi lantaran...
PPATK Jangan Asal Blokir Rekening Masyarakat
13-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Pemblokiran puluhan juta rekening oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) menimbulkan polemik. Diberitakan di berbagai...